Blog

31 January

MANIPULASI SURVEY DAN PILKADA DKI

Written by 

INDUSTRI survey kian marak, apalagi ada ‘uang’ yang bermain di kegiatan pemindaian opini yang kini menjadi alat untuk mengukur seberapa jauh kinerja calon Pilkada atau calon legislatif yang diukur dengan tingkat popularitas maupun tingkat keterpilihan (electability).

Saya sendiri dengan beberapa teman mendirikan perusahaan survey, PT Lintas Survey Nusantara, dan kami telah beberapa kali diminta oleh parpol besar untuk melakukan survey, guna menentukan kemana dan kepada calon mana suara dukungan akan diberikan oleh parpol ini. Jadi, ada pengalaman sedikit untuk menulis artikel ini.

Survey adalah bidang statistik terapan, berkaitan dengan metodologi untuk mempelajari sampel dari unit individu dari suatu populasi dengan teknik dan prosedur untuk pengumpulan data, konstruksi kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi dari hasil survey yang lebih menjamin ‘kebenaran’ data.

Survei statistik dilakukan untuk membuat kesimpulan statistik tentang populasi yang dipelajari, dan ini sangat bergantung pada pertanyaan survei yang digunakan. Jajak tentang opini publik, survei kesehatan masyarakat, survei riset pasar, survei pemerintah dan sensus merupakan contoh penelitian kuantitatif yang menggunakan metodologi survei kontemporer untuk menjawab pertanyaan pesanan.

Meskipun sensus tidak menyertakan "sampel", tetapi tidak terlepas dari metodologi survei: seperti kuesioner, pewawancara, dan yang menolak memberikan jawaban.   Survei memberikan informasi penting untuk semua jenis informasi publik dan bidang penelitian, misalnya, riset pemasaran, psikologi, profesional kesehatan , sosiologi, termasuk kecenderungan politik.

Tidak sulit memahami bagaimana suatu survey dimanipulasi. Seluruh prosedur survey: pembuatan design, pemilihan sample, pembuatan pertanyaan, pengumpulan data survey, tabulasi, validasi, sampai ke tahap pelaporan (final) adalah tahapan-tahapan yang bisa ‘dimainkan’ ketika kejujuran intelektual dan moral sudah amblas.

Demi mengangkat calon yang terpuruk, maka survey-pun dijadikan ajang untuk ‘membentuk’ opini publik atau sekadar untuk menyenangkan diri. Sor sendiri, kata orang Medan, walaupun secara riel kebohongan seperti ini tidak tercermin dari data lapangan. Lembaga survei yang gampang tergoda dengan duit, dengan mudah dibeli. Dan, mereka mengerjakan survey serta mempublikasikan hasil-hasilnya untuk keuntungan tim Paslon yang membayar mereka: pembentukan opini favorable publik. Meskipun secara metodologis, prosedur, dan etika hasilnya menjadi abal-abal dan bertentangan dengan realitas, perusahaan seperti ini tidak peduli. Bagi mereka, yang penting duit dan etika maupun profesionalisme di-nomordua-kan saja.

Karena concern terhadap berbagai manipulasi lembaga survey dan tidak memberi informasi tepat atau mendidik masyarakat, maka bersama teman-teman kami mendirikan Asosiasi Lembaga Survey Indonesia (ALSI) dan menekankan pentingnya suatu “Kode Standar dan Etika Penelitian Survey” (Code of Standards and Ethics for Survey Research) yang seyogianya menjadi kode moral dan etika lembaga pada saat menyelenggarakan survey. Semua pihak harus mengacu pada standar ini, baik perusahaan, klien, kontraktor luar, konsultan dan pewawancara.

Tanpa Kode Standar dan Etika ini maka kemunculan perusahaan survey bayaran dengan hasil abal-abal akan merusak industri survey karena sudah tidak kredibel lagi. Kehilangan ‘trust’ dan integritas lembaga survey akan melunturkan kepercayaan masyarakat baik klien maupun publik. Ini yang kini sedang terjadi. Dalam kerangka ini, ALSI menjadi penting sebagai lembaga pengawas dan evaluator ketika terjadi penyimpangan.

Skandal publikasi hasil survey ‘pesanan’ akhir-akhir ini berkaitan dengan Pilkada DKI, di mana seorang calon yang sedang ‘hancur-hancuran’ diangkat oleh sebuah lembaga survey menjadi ‘calon unggulan’ yang diklaim karena menang dalam debat pertama. Survey abal-abal kian marak. Ini membahayakan dalam jangka-panjang.

 

Kami mencemaskan hal ini ketika bertemua pada bulan Oktober tahun lalu. Di ALSI ada Husen yang veteran survey, Dr. Emrus Sihombing yang pengamat politik, Moh. Supendi, Sutia Budi, Haykal Manal, Rusdianto Samawa, dan saya. Kami sepakat mendirikan asosiasi untuk menjaga opentingnya integritas dan profesionalisme suatu lembaga survey baik dalam hubungannya dengan klien, dengan pihak-pihak yang membantu penyelenggaraan survey itu.

Kami faham, dalam survey tidak hanya berbicara masalah metodologi: sampling, questionnaires, proses tabulasi data, validasi, verifikasi sampai pembuatan laporan yang berisikan data kuantitatif dan kualitatif. Saya tidak ingin kita terlibat diskusi panjang soal-soal teknis per-survey-an. Ini hanya ‘urusan dapur’ ketika ahli statistik dan surveyor mengolah data untuk disajikan dan mudah dianalisis.

Jelas, yang lebih penting tentu adalah masalah etika, yakni sejauhmana para surveyor taat kepada etika: independensi, taat asas dan prosedur, obyektif dan bertanggungjawab tidak saja kepada pemesan, tetapi kepada rakyat banyak. Tanpa etika, maka manusia surveyors itu tidak lebih dari segerombolan manusia buas yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Etika jeblok ini mendasari perbuatan hina yang hanya mencari keuntungan materil. Dan, ini yang dilirik oleh tim paslon yang terpuruk tadi, untuk membantu mengangkat calon mereka.

“Your problem is my profit’” mentalitas terjadi ketika keperluan klien untuk membaca situasi dijadikan ‘barang dagangan’, demi keuntungan materi.

Sepanjang survey dilakukan untuk keperluan internal, dalam arti klien ingin membaca peta situasi, isu yang berkembang, dan kecenderungan pilihan dari rakyat pemilih dari satu wilayah ke wilayah lain –sesuai dengan scope survey-- menurut saya legitimate dan perlu. Saya tahu, semua paslon melakukan survey internal, dan mereka tahu sebenarnya berapa sih kekuatan dan dukungan terhadap mereka?

Survey menjadi instrumen politik bermasalah ketika hasil survey dipublikasi meluas di media dengan tujuan ‘memengaruhi opini’ pemilih. Ini persoalan serius. Dan, ini yang menjadi praktik dari beberapa lembaga survey yang saya amati dan menjadi concern kami di ALSI.

Lebih dari penguasaan metodologi, statistik dan kemampuan ‘membaca’ trend dari data yang dihasilkan dalam survey, logika publik juga jangan dikorbankan seakan-akan rakyat dan cendekia kita orang tolol, gampang digoblok-goblokan dan akan menerima semua kesimpulan yang dibuat oleh lembaga survey.

Dengan logika sederhana, dengan mudah kita memahami bahwa surey itu telah direkayasa, dimanipulasi guna menolong seorang calon Pilkada di DKI, karena seorang calon telah terpuruk habis-habisan dan ‘terjun bebas’ sehingga hilanglah harapan untuk memenangkan pertarungan demokrasi ini. Masalah etika mencuat ketika di balik skenario ‘memenangkan’ calon dengan dukungan pemodal. Demi uang kejujuran dan integritas profesionalisme jangan dikorbankan.

‘Survey pesanan’ dan dipublikasi meluas ini gampang dibaca dan memang bertujuan ‘curang’. Tidak jujur dengan etika, tidak jujur dengan metodologi, tidak jujur dalam prosedur ketat survey dan tidak jujur dalam menafsir hasil survey. Hasilnya adalah survey abal-abal dan kita semua tak yakin dengan kebenaran ‘lelucon’ ini.

Jika survey abal-abal dimaksudkan untuk ‘membentuk opini’ bahwa calon tertentu yang terpuruk tiba-tiba menjadi calon favorit karena diklaim menang dalam debat, maka klaim ini juga tidak sah.   Saya juga tak yakin.

Lihat saja, debat kepresidenan di pilpres Amerika baru-baru ini. Dalam semua debat Hillary Clinton unggul telak menghadapi Donald Trump. Apa lacur, kemenangan debat ini tidak membentuk opini publik yang menguntungkan bagi Hillary Clinton. Jika keunggulan Hillary ini ada dampaknya terhadap hasil akhir maka angkanya kecil sekali, Dan ini di Amerika. Bagaimana di Indonesia?

Debat di hadapan publik Amerika —saya 6 tahun tinggal di negeri ini— senang mengikuti perdebatan politik antara kedua partai: Republik atau Demokrat. Debat sejatinya bukan perkara enteng. Publik Amerika berpendidikan dan berpenghasilan yang dikategorikan sebagai ‘middle class’ tentu

Publik Amerika tidak menderita mental ‘parochial’ atau kesetiaan habis-habisan terhadap lambang dan ideologi tertentu. Publik Amerika lebih pragmatis, dalam arti akan memilih calon yang dianggap lebih baik dan lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dipercaya menjadi masalah yang dihadapi rakat pada umumnya. Dalam konteks ini, pemilih dari kalangan rakyat Amerika mudah beralih dari Republik ke Demokrat atau sebaliknya.

Pada saat sulit memilih pemimpin yang tepat dan ideal –karena tidak tersedianya pemimpin yang ideal—maka yang terjadi di Amerika adalah meningkatnya ‘golput’ alias tidak memilih. TIdak heran jika turn-out selalu rendah di negeri kampiun demokrasi ini. Golput sering menang, dalam arti angka golput lebih tinggi daripada suara yang dikumpulkan oleh calon dari kedua pihak, dan kadang-kadang muncul pula calon independen. Namun di negeri penganut bi-partisan ini calon independen tidak pernah menonjol dalam tradisi politik Amerika.

Jika dikatakan, seorang calon melejit dadakan belasan persen karena memenangkan debat, maka penilaian ini juga perlu dipertanyakan. Apa alat ukur yang diterima umum sehingga kesimpulan diyakini dan data dipertanggungjawabkan? Apakah via post-debate survey ? Boleh saja melalui survey. Tetapi dengan manipulasi dan rekayasa di dalam metodologi dan tabulasinya maka hasil survey ini juga rancu, dan kebenaran tidak bisa diharapkan hadir dalam proses abal-abal ini.

Jika di Amerika saja debat di TV tidak selalu menjadi rujukan rakyat pemilih untuk menentukan pilihannya —seperti Hillary yang selalu unggul, namun kalah dengan Trump—bagaimana di Indonesia? Berapa banyak persentase rakyat pemilih yang menonton debat-debatan ini? Berapa persen rakyat pemilih akan menentukan pilihan mereka hanya berdasarkan debat? Seberapa jauh rakyat pemilih yang menonton memiliki referensi tentang materi yang diperdebatkan, baik informasi dasar maupun perkembangannya? Seberapa jauh pula factor-faktor keterikatan sosiologis (termasuk parochial), state of mind (kedekatan psikologis) atau factor rasional yang tercermin dari segmentasi calon pemilih dari semua Paslon siap mengubah pilihan mereka?

Ini semua adalah pertanyaan mendasar yang membedakan kita dengan pemilih di Amerika dan negara-negara maju demokratis di Eropa dan Asia.

Dalam masyarakat yang terkotak-kotak —seperti yang terjadi di DKI sekarang—karakter pemilih parochial akan lebih menguat. Parochial berarti loyalitas yang didasarkan kepada politik aliran atau agama yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih.

Jelas, politik aliran (parochialism) di Indonesia lebih kuat daripada di Amerika. Orang lebih banyak memilih karena orientasi parochial ini daripada pertimbangan rasional. Kita maklum, tingkat pendidikan dan kondisi sosek masyarakat kita menjadi faktor penting di dalam melihat kecenderungan pilihan politik.

Karena itu, orang menghadiri atau menonton debat TV Pilkada DKI itu sudah menetapkan orientasi pilihannya. Apapun yang dikatakan pihak yang dianggap lawan tidak akan dipercaya. Sebaliknya, masing-masing mereka dengan militan akan membela calon pilihannya, meskipun secara obyektif para penonton bisa menilai mana yang wajar, dan mana yang blunder.

Jadi, dalam kondisi parochial yang kuat, tidak mudah bagi pemilih Indonesia beralih, dari satu kubu ke kubu lain. Apapun yang dikatakan oleh orang bahkan ahli mengkritisi calon favorit rakyat, bahkan kalau kalah debat sekalipun maka ‘loyalitas’ mereka tidak akan luntur. “Right or wrong is my leader.”

Kembali ke isu, bagaimana mengontrol eksistensi dan karya perusahaan survey abal-abal yang juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme lembaga survey?

Bagaimana mengontrol kecenderungan buruk lembaga-lembaga survey yang pada akhirnya merusak industry di mana sejumlah pakar menggantungkan hidupnya? Jika kredibilitas lembaga survey hancur maka hancur pula industri survey yang seyogianya menjadi kegiatan industri sehat yang akan mendukung iklim berusaha yang sehat.

Tidak ada jalan lain, kecuali menegakkan metodologi, prosedur, dan analisis data secara jujur dan berdasarkan etika. Survey harus independen, professional dan beretika serta siap untuk di-audit.

Kedua, setiap perusahaan survey harus siap diaudit, diperiksa semua prosedur yang dijalankan, pemilihan metodologi, termasuk penyusunan questionnaires, data feed back yang diperoleh dan proses akhir finalisasi survey dengan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang lmelanggar prosedur dan etika ini dipecat dari asosiasi. Lebih baik membuang nila setitik daripada membiarkannya rusaknya ‘susu se belanga’. Proses audit juga harus transparan dan jujur, agar lembaga survey yang benar dapat dilindungi. Dan, mereka berhak hidup.

Gejala buruk ‘politisasi’ semua segmen: pemerintah, media, parpol dan masyarakat adalah kecenderungan yang pada akhirnya merusak semua, yang ujung-ujungnya merusak proses demokratisasi di tanah air, sesuai dengan tujuan mengapa Pilkada dilakukan: mencari pemimpin terbaik, yang amanah, mumpuni, kompeten, berintegritas dan tentu saja berkarakter pemimpin panutan.

Untuk menegakkan etika dan profesionalisme, semua perusahan atau lembaga survey harus siap di-audit. Dan, perusahaan ini harus membuka semua data yang mereka miliki apa adanya, untuk mengukur seberapa jauh kejujuran dalam kaitan etika itu dengan profesionalisme dalam arti mengerjakan pesanan survey secara bertanggungjawab kepada rakyat.

Maka, kita warganegara yang bertanggungjawab dapat membuat statemen: “Jangan percaya pada survey dengan ketidakjujuran dan tidak profesionalisme. Jangan percaya apa yang mereka katakan. We don’t buy bulshitism.

 

 

Jakarta 30 Januari 2017

Read 1308 times